aa

Pengangguran Masih Tinggi
Rabu, 16 Mei 2007, 11:06 WIB

Jakarta,

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2007 masih mencapai 9,75% dari angkatan kerja atau 10,55 juta jiwa.

Data pengangguran tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 384 ribu dibandingkan hasil survei tenaga kerja Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2006. Tetapi menurut Kepala BPS Rusman Heriawan jumlah pengangguran tersebut dinilai masih tinggi. ”Memang jumlahnya turun, tapi jumlah pengangguran masih besar. Februari, pengangguran mencapai 10,55 juta, artinya pengangguran ada di mana-mana,” kata Rusman di Jakarta,kemarin.

Dia menjelaskan, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka saat ini akan menyulitkan pemerintah untuk mencapai target penurunan jumlah pengangguran menjadi 5% pada 2009. ”Kecuali kalau pertumbuhan ekonominya kinclong terus ya bisa.Tapi kalau tidak, jangan berharap 5% akan bisa tercapai pada 2009,” kata Rusman. Berdasarkan data BPS, pada Februari 2007, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 108,13 juta orang atau bertambah 1,74 juta orang dibanding situasi pada Agustus 2006.Tingkat pengangguran terbuka pada Februari mencapai 9,75% ini berarti turun dibanding Agustus 2006 yang mencapai 10,28%, atau turun 556 ribu orang dibanding Februari 2006 yang mencapai 11,10 juta orang (10,40%).

Jumlah pengangguran ini menjadi hal yang ironis, kata Rusman, karena masih berada di atas 10 juta.”Singapura saja jumlah penduduknya hanya 4 juta orang, berarti jumlah pengangguran kita dua kali lipat penduduk Singapura,” ujar dia. Situasi ketenagakerjaan pada Februari 2007, menurut Rusman, terlihat dari meningkatnya jumlah tenaga kerja pada seluruh sektor. Adapun yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor perdagangan,industri,dan jasa kemasyarakatan. Dari sisi gender,jumlah tenaga kerja perempuan bertambah 2,12 juta orang.

”Penambahan terbesar terutama di sektor pertanian dan perdagangan, sedangkan jumlah pekerja laki-laki hanya bertambah 287 ribu orang,”kata dia. Namun,dia mengingatkan bahwa sektor yang paling kritis akan menambah pengangguran baru adalah pertanian. Dia beralasan, sektor pertanian bersifat musiman, yakni tergantung pada musim panen. Jika pemerintah tidak melakukan antisipasi,terutama pada saat paceklik, kata Rusman, jumlah pengangguran dipastikan bakal membengkak.

Karena itu, dia mengusulkan agar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilakukan ketika musim paceklik.”PNPM harus diimplementasikan ketika pertanian paceklik. Karena potret referensi waktu itu sangat penting sehingga mungkin akan beda nanti (situasinya) pada Agustus. Atau boleh jadi tenaga kerja perempuan masih bertahan di pertanian atau melimpah di sektor lain,atau menganggur,” ujar Rusman.

Menko Optimistis

Di lain pihak,Menko Perekonomian Boediono optimistis hingga dua tahun mendatang jumlah pengangguran dapat tergerus secara bertahap dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, untuk saat ini Menko mengakui jumlah pengangguran masih tinggi. ”Memang tingkat pengangguran kita masih tinggi,” kata Menko dalam keterangan pers tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 di Gedung Bappenas.

Menko menjelaskan, percepatan laju ekonomi kuartal I 2007 yang mencapai 6%,telah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional menyerap pengangguran. Sepanjang Februari 2005 hingga Februari 2007,telah terjadi penurunan pengangguran terbuka sebesar 300.000. ”Maka, dalam dua tahun terakhir telah tercipta 2,68 juta kesempatan kerja baru.Tambahan, terbesar terjadi dalam satu tahun terakhir (Februari 2006–Februari 2007),yaitu 2,38 juta,”kata dia. Boediono menjelaskan, upaya menggerus pengangguran dilakukan secara bertahap hingga 2009.

Dia memastikan, apabila target pertumbuhan ekonomi tahun ini 6,3% dan tahun depan 6,8% sampai 7% tercapai, lapangan kerja baru yang tercipta hingga 2009 akan lebih besar lagi dibanding periode 2005- –2006. ”Sehingga nanti stok yang menganggur itu akan turun lagi.(Kepastian) angkanya nanti,”kata dia. Dia menjelaskan, pemerintah terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi secara sektoral sebab penciptaan lapangan kerja berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan sektor tersebut.

Sektor yang tumbuh lebih cepat, seperti sektor perdagangan atau industri, menciptakan lapangan kerja lebih besar. Dalam paparan tentang RKP 2008, Boediono menjelaskan bahwa berdasarkan sidang paripurna kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati rancangan akhir RKP 2008.Tema kerja pemerintah tahun depan adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran”. ”Jadi, anggaran pemerintah yang menyangkut hal itu akan kita maksimalkan, sementara yang tidak penambahannya akan kita batasi,”kata dia.

Dia menjelaskan, tahun depan anggaran pemerintah akan ”banting setir”, yakni fokus pada pembangunan infrastruktur sehingga dapat menopang target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Besarnya alokasi anggaran infrastruktur pada 2008 sekaligus diharapkan menciptakan lapangan kerja secara langsung.”Target pengangguran tahun depan sebesar 8–9%, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,3%.Tahun 2008 itu masih merupakan tahun yang baik bagi ekonomi. Kalau tahun 2009 sudah tahun politik, di antara kami (menteri ekonomi) sudah ada yang terlibat kampanye,”kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menambahkan, penciptaan kesempatan kerja menjadi prioritas pertama RKP 2008 bersama peningkatan investasi dan ekspor. Dia mencontohkan proyek pemeliharaan 30.139 kilometer jalan nasional dan 47.500 meter jembatan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Proyek-proyek itu diharapkan menciptakan lapangan kerja secara langsung.

Tebar Pesona?

Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR Dradjad H Wibowo meragukan data pengangguran yang disampaikan BPS. Menurut dia, jika benar pengangguran turun selama satu tahun (Februari 2006–Februari 2007), berarti lapangan kerja yang tercipta mencapai 2,2 juta. Angka penurunan pengangguran tersebut tidak masuk akal,karena dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5% pada 2006 berarti elastisitas lapangan kerjanya sekitar 400 ribu per 1% pertumbuhan. ”Itu adalah angka elastisitas yang luar biasa tinggi,”kata Dradjad.

Padahal, menurut Dradjad, angka tersebut hanya bisa terpenuhi kalau pertumbuhan ekonomi benar-benar didorong oleh sektor padat karya (labor intensive) mengingat secara faktual,pertumbuhan saat ini terkonsentrasi pada sektor konsumsi, sektor nonperdagangan, dan sektor-sektor padat modal. ”Jadi tidak sinkron dengan angka yang disajikan BPS. Sektor pertanian yang tumbuh tinggi bisa saja padat karya,tapi yang tumbuh kan perkebunan yang didominasi perkebunan besar. Adapun sektor pertanian sangat padat karya kalau yang tumbuh adalah pertanian tanaman pangan,termasuk beras,” ujar anggota Fraksi PAN itu.

Dia menegaskan, kondisi riil di masyarakat tidak sesuai dengan BPS yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran berkurang.”Pertanyaannya, apakah BPS sudah terlibat politik tebar pesona juga?” kata Dradjad. Hal senada disampaikan Direktur Inter-CAFÉ IPB Iman Sugema. Dia sangat sulit mempercayai jumlah pengangguran mengalami penurunan. Baginya, kesimpulan BPS bahwa penyumbang lapangan kerja terbesar adalah sektor industri dan perdagangan itu lemah. Sebab, menurutnya pertumbuhan kedua sektor tersebut relatif rendah.

Sementara itu,Ekonom Kepala PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tony Prasetiantono mengatakan, penurunan jumlah pengangguran sebesar 384 ribu orang sudah lumayan dengan kondisi perekonomian saat ini. Namun, untuk mencapai tingkat pengangguran terbuka 5% pada 2009 akan sulit. ”Paling banter 8% karena industri kita juga kian kurang insentif modal,” ujar dia.
[SINDO]

Pertumbuhan Ekonomi Dunia dan Asia Timur Perkiraan 2008-2009, Dampak “Resesi” Ekonomi AS

Suatu publikasi berkala World Bank berjudul East Asia & Pacific Update
edisi bulan April 2008 telah menurunkan topik “ East Asia : Testing Times Ahead”.
Pada bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menerbitkan
publikasi berkalanya, yaitu World Economic Outlook. Kedua publikasi ini
memproyeksikan kondisi ekonomi di Asia Timur dan dunia untuk tahun 2008 dan
2009. Kedua publikasi ini berkaitan karena keduanya memberi gambaran tentang
berbagai tantangan yang dihadapi dua tahun ke depan khususnya setelah, bahkan
dengan masih, berlangsungnya perlambatan pertumbuhan ekonomi AS. Berikut ini
adalah beberapa pesan dari kedua terbitan tersebut.

Seluruh Dunia Akan Mengalami Perlambatan Pertumbuhan
Tahun 2008 dan 2009 merupakan tahun-tahun yang penuh tantangan bagi
ekonomi dunia. Pada kedua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi dunia akan
menurun dari 4,9% pada tahun 2007 menjadi 3,7% pada tahun 2008 dan 3,8% pada
tahun 2009. Penurunan kegiatan ekonomi dunia ini terutama disebabkan oleh akan
melambatnya pertumbuhan ekonomi AS dari 2,2% pada tahun 2007 menjadi 0,5%
pada tahun 2008 dan 0,6% pada tahun 2009. Pada periode yang sama dan sebagai
akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi AS, pertumbuhan ekonomi disemua
negara-negara lain juga akan menurun. Kelompok negara-negara yang sudah maju
akan menurun dari sebesar rata-rata 2,7% pada tahun 2007 menjadi 1,3% pada
masing-masing tahun 2008 dan 2009. Kelompok negara-negara yang sedang
membangun turun dari 7,9% pada tahun 2007 menjadi sekitar 6,7% pada dua tahun
berikutnya. Suatu pola yang terlihat di sini adalah lebih besarnya tingkat penurunan
yang terjadi pada negara-negara yang sudah maju (sekitar 50%) daripada di negara-
negara yang sedang berkembang (hanya sekitar 15%). Pada bagian berikut ini akan
terlihat bahwa pola yang sama juga terjadi di negara-negara sedang berkembang Asia
Timur.
TABEL I
Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara Maju & Negara Berkembang
2006 – 2009
Dunia/ Kelompok
Negara/Negara

2006

2007

2008

2009
Dunia 5,0 4,9 3,7 3,8
Negara Maju 3,0 2,7 1,3 1,3
AS 2,9 2,2 0,5 0,6
Jepang 2,4 2,1 1,4 1,5
Jerman 2,9 2,5 1,4 1,0
Perancis 2,0 1,9 1,4 1,5
Itali 1,8 1,5 0,3 0,3
Negara Brkmbg 7,8 7,9 6,7 6,6
Brasil 3,8 5,4 4,8 3,7
Meksiko 4,8 3,3 2,0 2,3
India 9,7 9,2 7,9 8,0
Sumber : IMF, World Economic Outlook, April, 2008
Catatan: Data pertumbuhan di Tabel ini menggunakan data PDB berdasar perhitungan PPP
(Purchasing Power Parity).
Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur Yang Juga Menurun, Namun Dengan
Ketahanan Yang Lebih Tinggi

Di masa lalu, dan terakhir tahun 2001, setiap perlambatan pertumbuhan
ekonomi AS akan diikuti oleh perlambatan yang umumnya lebih parah di negara-
negara lain di seluruh dunia. Tetapi kali ini, memasuki tahun 2008 dan menjelang
tahun 2009, perlambatan kegiatan ekonomi di AS diperkirakan tidak mempunyai
dampak yang sama parahnya pada perekonomian negara-negara berkembang yang
terletak di kawasan Asia Timur. Kalau perekonomian AS melambat dari 2,2% pada
tahun 2007 menjadi 0,5% pada tahun 2008, suatu penurunan sebesar 77%, maka pada
periode yang sama, negara-negara berkembang Asia Timur mengalami perlambatan
pertumbuhan hanya sebesar 15,7%, perlambatan Indonesia hanya sebesar 4,8%,
Korea melambat hanya sebesar 6,1%, bahkan Thailand meningkat sebesar 4,2% (lihat
Tabel II di bawah).

TABEL II
Pertumbuhan Ekonomi
Negara-Negara Berkembang Asia Timur
2006 - 2009

Kelompok
Negara/Negara
2006

2007 2008 2009 %Perubahan
2008/2007
Negara Berkkbg
Asia Timur
9,8 10,2 8,6 8,5 - 15,7
Indonesia 5,5 6,3 6,0 6,4 - 4,8
Malaysia 5,9 6,3 5,5 5,9 - 12,7
Filipina 5,4 7,3 5,9 6,1 - 19,1
Thailand 5,1 4,8 5,0 5,4 + 4,2
Vietnam 8,2 8,5 8,0 8,5 - 5,9
Korea 5,0 4,9 4,6 5,0 - 6,1
China 11,1 11,4 9,4 9,2 - 17,5
Sumber : World Bank, “East Asia: Testing Times Ahead,
April, 2008
Catatan: Data Bank Dunia pada Tabel II ini tidak berdasarkan
perhitungan PPP pada Tabel I, sehingga tidak sepenuhnya “comparable”.
Namun dapat dianggap sebagai indikator yang cukup memadai tentang
besaran arah pertumbuhan.

Terbitan Bank Dunia tersebut di atas memberi beberapa alasan mengapa
tingkat ketahanan dari perekonomian negara-negara berkembang Asia Timur saat ini
lebih tinggi daripada di masa lalu. Pertama, trend mendasar (underlying trend) dari
negara-negara Asia Timur lebih tinggi sekitar 4-5% daripada trend pada negara-
negara industri maju. Karenanya, apabila ada fluktuasi pertumbuhan ekonomi di
negara-negara industri (seperti perlambatan ekonomi AS pada awal 2008), maka
fluktuasi di negara-negara berkembang seperti di Asia Timur ini tidak akan jauh
divergen dari trend mendasarnya yang lebih tinggi tersebut sehingga goncanganya
tidak akan terlalu terasa. Kedua, pada resesi AS yang sebelumnya terjadi pada tahun
2001, yang disebabkan oleh pecahnya “bubble” pertumbuhan sektor “high-tech”,
menurunya impor AS telah menyebabkan penurunan yang lebih dari proporsianal pada impor AS dari negara-negara lain. Namun, menurut laporan Bank Dunia di atas,
data perkembangannya tahun 2008 dan 2009 tidak menunjukkan penurunan yang
besar pada impor dari negara-negara Asia Timur seperti yang terjadi pada tahun 2001.
Ketiga, berbeda dengan keadaan pada tahun 2001 dan tahun-tahun sebelumnya, maka
khususnya setelah munculnya kekuatan ekonomi baru seperti China dan Timur
Tengah, ketergantungan dagang pada AS telah menurun dari 34% pada tahun 1999
menjadi 29% pada tahun 2006.

Ketahanan Ekonomi Asia Timur Selanjutnya Tergantung Pada Penguatan
Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makronya
Publikasi Bank Dunia tersebut menyimpulkan bahwa mengingat telah lebih
kuatnya negara-negara berkembang Asia Timur saat ini terhadap berbagai guncangan
siklis dari negara-negara industri maju, maka negara-negara Asia Timur ini sebaiknya
tidak terlalu khawatir atas adanya perlambatan ekonomi AS pada tahun 2008. Yang
lebih penting lagi adalah mengkosolidasi kebijakan ekonomi makronya, baik
kebijakan fiskal, moneter, maupun neraca pembayarannya.
Dalam hal kebijakan fiskal, laporan Bank Dunia ini mengatakan bahwa posisi
fiskal negara-negara Asia Timur umumnya sudah baik seperti ditunjukkan oleh defisit
fiskal yang masih dalam batas-batas terkendali, rata-rata 2% PDB dan rasio utang
pemerintah yang semakin menurun (Lihat Table III). Hal ini akan memberi ruang
gerak anggaran (fiscal space) yang tetap sehat untuk dapat meningkatkan permintaan
dalam negeri jika terdapat penurunan permintaan luar negeri.

TABEL III
Indikator Fiskal
Negara-Negara Berkembang Asia Timur
2005- 2008
Negara 2005 2006 2007 2008
Keseimbangan Fiskal (% thp PDB)
Indonesia -0,5 -0,9 -1,5 -2,2
China -1,3 -1,0 -0,6 -0,9
Malaysia -3,6 -3,3 -3,2 -3,2
Filipina -2,7 -1,0 -0,1 0,0
Thailand -0,6 1,1 1,7 2,0
Vietnam -0,3 -1,0 -2,0
Utang Pemerintah (% thp PDB)
Indonesia 44,9 39,6 34,9 31,9
China 17,9 16,9 14,5 31,9
Malaysia 44,0 42,3 42,3 42,2
Filipina 71,5 63,8 56,5 52,0
Thailand 47,6 40,4 37,5 38,5
Vietnam 43,1 43,2 44,0
Seiring dengan sehatnya keadaan anggaran, maka kebijakan moneter dan
neraca pembayaran perlu diupayakan untuk menghindarkan pertumbuhan kredit yang
dapat menaikkan kredit macet (NPL) dan mengupayakan apresiasi nilai tukar untuk
meredam tekanan inflasi dari impor. (Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan)

PIDATO

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA
KETERANGAN PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
BESERTA NOTA KEUANGANNYA
DI DEPAN RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


Jakarta, 16 Agustus 2007

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badan-badan dan Organisasi Internasional,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, untuk mengawali Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2007/2008. Saya ingin menggunakan kesempatan yang membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah Atas RAPBN Tahun 2008, beserta Nota Keuangannya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya, pada hari ini dapat kembali menyampaikan pidato kenegaraan, untuk menyampaikan pesan-pesan saya kepada seluruh rakyat di penjuru tanah air. Insya Allah, besok kita akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita yang ke-62. Pada saat-saat yang bersejarah ini, patutlah kita melakukan refleksi, seraya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada segenap pejuang bangsa, yang berjuang demi tegaknya negeri kita. Perjuangan yang dilalui dengan tetesan darah dan air mata, serta diplomasi yang tiada henti.

Di hari yang membahagiakan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan ungkapan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perintis dan pejuang, serta Proklamator Kemerdekaan bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta, yang telah mengantarkan bangsa kita ke alam kemerdekaan. Rasa hormat dan penghargaan yang tinggi, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan pemikiran, sumbangsih, dan darma baktinya hingga negara kita mengalami kemajuan seperti sekarang ini. Saya yakin dan percaya, para pendahulu kita telah berbuat yang terbaik, dengan segala tantangan dan persoalan yang dihadapinya. Mari kita hormati jasa-jasa dan pengabdiannya, pada tempat yang paling terhormat.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, untuk memaknai kemerdekaan dengan bersama-sama membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Mari kita tumbuhkan kembali ikatan kebangsaan, dari segenap anak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan kebudayaan. Mari kita kukuhkan kembali kebersamaan dalam bingkai; Bhinneka Tunggal Ika.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanan sejarah bangsa, kita telah mengalami berbagai cobaan dan ujian. Sejak Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita harus menghadapi perjuangan bersenjata melawan tentara kolonial yang ingin kembali menjajah bangsa kita. Kita pun harus menghadapi bangsa kita sendiri, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima puluh tahun yang lalu, ketika usia negara kita baru menginjak dua belas tahun, pada tanggal 17 Agustus 1957, Presiden Soekarno berkata; ”...Hati kita kadang-kadang berdebar-debar. Akan tenggelamkah kita sebagai akibat tahun 1957 ini? Atau akan tetap tegakkah kita sebagai negara?” Hal itu diucapkan beliau, mengingat situasi politik dan keamanan negara kita waktu itu menghadapi tantangan yang berat. Bahkan di bagian lain dari pidato itu, Bung Karno juga mengatakan, bahwa sebagian kalangan dunia meramalkan, Indonesia mulai runtuh (Indonesia is breaking up), dan juga dikatakan sebagai satu bangsa yang sedang ambruk (a nation in collapse).

Sepuluh tahun yang lalu, awal dari krisis dahsyat yang menimpa diri kita, kecemasan, kegamangan, dan pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul kembali. Kita mengalami tantangan yang berat. Rakyat kita seakan-akan kehilangan pegangan, dan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Kerusuhan, kekerasan, dan permusuhan, hampir mewarnai keseharian kita. Apalagi, situasi dunia juga penuh gejolak dan ketidakpastian. Hantaman terhadap ekonomi kita, sungguh amat berat. Ketika itu, ada kecemasan besar, disertai kegamangan, disorientasi, dan pesimisme rakyat kita. Bahkan sebagian kalangan dunia meramalkan Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa, dan kemudian runtuh.

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, berkat perjuangan, ketabahan, dan keuletan kita sebagai bangsa, kita dapat melalui berbagai gejolak dan badai krisis itu dengan baik. Hari ini, kita bersama-sama menyaksikan negara kita, Indonesia, masih tetap tegak berdiri; dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita telah membuktikan bahwa kecemasan bangsa kita pada tahun 1957, tidak terbukti. Lima puluh tahun kemudian, Indonesia masih tegak berdiri sebagai sebuah bangsa. Krisis besar yang terjadi sejak 10 tahun yang lalu, juga dapat kita lampaui dengan selamat. Marilah kita buktikan, sepuluh tahun, lima puluh tahun dari sekarang ini, bahkan sampai kapan pun, insya Allah, Negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri, tetapi juga akan semakin maju dan sejahtera.

Saudara-saudara se-Bangsa dan Se-tanah air.
Hadirin yang saya muliakan,
Saya ingin menyegarkan ingatan kita akan kerangka dasar dalam kehidupan bernegara. Ada empat pilar utama yang menjadi nilai dan konsensus dasar yang selama ini menopang tegaknya Republik Indonesia tercinta, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa kita, selalu ada saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupan bernegara. Dalam era globalisasi dan era transformasi nasional dewasa ini, kembali kita menghadapi tantangan terhadap empat pilar utama itu. Terhadap rongrongan itu, pertama-tama kita harus menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, sudah final.

Pancasila adalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa; welthanchaung , pandangan hidup bangsa (way of life) , serta perekat dan pemersatu bangsa kita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan TAP MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 yang mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sekaligus, secara eksplisit, menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan, kita amalkan, dan kita pegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara, juga harus kita pertahankan. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat digantikan dengan bentuk negara yang lain. Di tengah-tengah keragaman bangsa kita yang majemuk, seloka Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita aktualisasikan, sebagai keniscayaan kehidupan bangsa yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita harus tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Memang, kita tidak ingin Pancasila dan UUD 1945 kita sakralkan, karena memang keduanya tidak perlu disakralkan. Namun, pemikiran untuk mengganti Pancasila dengan ideologi dan dasar negara lain, ataupun untuk mengubah Pembukaan UUD 1945 yang merupakan ruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan kita berikan tempat dalam kehidupan bernegara kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Dalam kurun waktu 62 tahun, kita juga mengalami masa pasang surut dari kehidupan politik dan demokrasi. Kita pernah mengalami dan menjalankan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi yang dibangun oleh sistem otoritarian. Ternyata semuanya itu, memunculkan persoalan-persoalannya sendiri. Dalam era reformasi sekarang ini, demokrasi makin mekar. Kebebasan tumbuh, dan hak-hak asasi manusia mendapatkan penghormatan yang tinggi. Tantangan baru yang kita hadapi adalah, bagaimana kita semua menggunakan kebebasan ini secara tepat, penuh manfaat, penuh tanggung jawab dan disertai akhlaq yang baik. Kita tentu tidak ingin menggunakan kebebasan yang tanpa batas, karena akan mengganggu tatanan kehidupan yang tenteram dan harmonis. Marilah kita abdikan demokrasi dan kebebasan ini untuk menjawab kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan rakyat, dan untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Ke depan, kita harus terus menerus membangun dan mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis dan seimbang, dalam mana demokrasi dan kebebasan makin hidup, disertai kepatuhan kepada pranata hukum (rule of law) , toleransi, serta etika dan aturan main yang kita sepakati bersama. Dengan demikian, kita akan benar-benar menuju kehidupan demokrasi yang mapan, yang memberikan ruang bertemunya berbagai elemen demokrasi secara harmonis. Kita berikan ruang bagi kebebasan, disertai tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan itu secara konstruktif. Kita berikan ruang bagi kebebasan berbicara disertai tanggung jawab untuk menggunakan etiket dalam berbicara; kebebasan pers disertai tanggung jawab untuk menyiarkan berita yang akurat dan obyektif; serta kebebasan berkumpul dan berunjuk rasa disertai tanggung jawab untuk melaksanakannya secara tertib.

Kedaulatan dan keutuhan negara merupakan kepentingan nasional yang tidak dapat dikompromikan. Upaya untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan negara, kita laksanakan dengan berbagai cara. Mulai dari pendekatan yang paling lunak hingga yang paling keras. Pengalaman sejarah kita di dalam menangani permasalahan ancaman kedaulatan di dalam negeri, berbagai ragam cara dan pendekatan kita lakukan. Dalam era demokrasi dan reformasi sekarang ini, sejauh mungkin kita menggunakan cara-cara yang damai dan persuasif, dengan mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan. Aspirasi daerah untuk mendapatkan keadilan, pemerataan pembangunan, serta wewenang yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri, kita tanggapi secara positif dengan menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk otonomi yang luas untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh. Namun, sekali lagi, negara akan tetap tegas, bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk melakukan gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara.

Kita juga harus tegar dan lentur menghadapi arus sejarah baru yang sangat dahsyat dan tidak dapat kita hindari: yakni globalisasi, dengan segala dampak positif dan negatifnya. Bangsa kita tidak boleh terlindas oleh gelombang sejarah ini. Sebaliknya, bangsa kita harus dapat memanfaatkan dan meraih berbagai peluang yang timbul dari globalisasi. Untuk itu, kita harus menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang berdaya-saing tinggi, bangsa yang inovatif dan kreatif. Bangsa kita juga harus kembali berada di garis terdepan dalam upaya membangun kemitraan global (global partnership) . Kemitraan global ini mutlak diperlukan, agar umat manusia dapat keluar dari berbagai tantangan yang silih berganti: kesenjangan, kemiskinan, ketidak-adilan, penindasan, konflik, bencana alam, penyakit menular, terorisme, perubahan iklim, dan lain sebagainya.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Hadirin yang saya muliakan.
Pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2004 telah berlangsung hampir tiga tahun. Sejak awal, saya telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009. Dalam RPJM Nasional, tercantum tiga agenda pembangunan nasional kita, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, kondisi yang kita hadapi memang penuh tantangan. Berbagai bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana banjir telah menyebabkan jatuhnya korban dan kerusakan material. Melonjaknya harga minyak dunia juga menyebabkan dampak yang cukup berat bagi perekonomian. Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mengatasinya baik melalui bantuan tanggap darurat, maupun rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak. Tentu saja dalam pelaksanaannya ada hasil yang menggembirakan, namun masih ada pula hal-hal yang masih memprihatinkan dan harus kita perbaiki.

Sebagai contoh dalam penanganan lumpur di Sidoarjo, sejak awal telah kita upayakan. Pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah telah membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan. Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini. Laporan terakhir yang saya terima, proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20% untuk tahap awal, telah berjalan. Pemerintah akan memastikan pembayaran sisanya akan dilakukan sesuai ketetapan yang disepakati dalam Perpres 14 Tahun 2007. Disamping itu pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak terus meluas.

Keamanan dalam negeri, termasuk keamanan dan ketertiban umum berkembang semakin baik. Keadaan di Poso dan Maluku juga dapat kita kelola, dengan kohesi sosial yang makin kokoh. Reintegrasi pasca konflik yang kita laksanakan di Aceh juga berlangsung secara damai dan berkelanjutan. Adalah wajar apabila masih dijumpai ketegangan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang dulunya bersengketa lebih dari 30 tahun, karena memang upaya untuk membangun rasa saling percaya (Trust Building) sedang terus kita laksanakan. Semua pihak, terutama pemerintahan di Aceh sendiri harus terus mengawal, mengamankan dan menyukseskan proses reintegrasi ini, seiring dengan upaya membangun kembali Aceh pasca tsunami, menuju ke kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Demikian pula di tanah Papua, kita terus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Papua dan Papua Barat. Menandai keseriusan Pemerintah untuk segera dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi tersebut, saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Prioritas pembangunan ini terutama ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua.

Saya mendorong jajaran Pemerintah Daerah, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan aturan Otonomi Khusus, untuk berdiri di depan dalam menyukseskan upaya percepatan pembangunan ini. Pemerintah Pusat tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mendukung dan membantu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Inilah komitmen dan langkah kita untuk membangun Papua dan Papua Barat. Saya tegaskan bahwa Pemerintah tidak akan memberi tempat bagi siapapun, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berniat melaksanakan aksi untuk menggagalkan percepatan pembangunan di tanah Papua, dan sekaligus mengancam kedaulatan dan keutuhan negara kita.

Aksi-aksi terorisme yang beberapa tahun lalu sangat menggelisahkan masyarakat, telah dapat kita atasi. Kita telah semakin berhasil mencegah dan menanggulangi aksi-aksi teror di negara kita. Kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dan aparat penegak hukum juga semakin tinggi. Kita patut memberikan penghargaan kepada jajaran Polri dan pihak-pihak lain yang telah berhasil menanggulangi ancaman terorisme ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, kedepan, kita tidak boleh hanya menangani terorisme yang berada di permukaan, tetapi harus harus kita sentuh dan atasi akar penyebabnya, seperti keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, ekstrimitas, radikalitas dan budaya kekerasan. Kita sungguh serius untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, karena kita ingin menyelamatkan masyarakat dan bangsa kita, menghadirkan keamanan dan ketentraman di negeri kita, dan sekaligus sebagai tanggung jawab dan kebersamaan kita dengan masyarakat global untuk menciptakan dunia yang aman dan damai.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Hadirin yang saya muliakan.
Keberhasilan sebuah pembangunan juga sangat ditentukan oleh kualitas tata pemerintahan serta efektifitas dan kinerja birokrasinya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan tata kelola yang bersih dan baik (good and clean governance) pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap dan terencana. Reformasi birokrasi, mencakup perbaikan yang seimbang antara sistem kerja, pengukuran kinerja, dan penerapan disiplin dan remunerasi. Beberapa langkah awal reformasi birokrasi ini telah dimulai oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam penerapan politik luar negeri, kita terus membangun kemitraan melalui diplomasi total. Tahun-tahun terakhir ini kita telah mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan banyak negara, dengan tujuan untuk menunjang terpenuhinya kepentingan nasional kita. Dengan kerangka kemitraan strategis ataupun kemitraan komprehensif, kita telah meningkatkan kerjasama dan kemitraan kita dengan banyak negara, antara lain Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Rusia, Jepang dan India. Hasil nyata dari pengembangan kemitraan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hukum, penanganan bencana, penanggulangan flu burung, teknologi informasi, industri pertahanan, kehutanan dan lain lain.

Dalam ikut mendukung upaya perdamaian dan mencari solusi konflik di Timur Tengah kita aktif menjalankan berbagai langkah diplomasi untuk benar-benar dapat mengatasi masalah di Timur tengah, utamanya di Palestina, Lebanon dan Irak secara damai, adil dan permanen. Disamping mengirimkan kontingen Garuda 23 A untuk bergabung dalam misi perdamain PBB di Lebanon, kita juga memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Lebanon. Sebagai anggota tidak tetap keamanan PBB, Indonesia akan tetap memainkan peran yang konstruktif, berdasarakan politik bebas dan aktif yang kita anut, agar perdamaian dan keamanan dunia semakin dapat ditegakkan. Pada prinsipnya Indonesia berpendapat dan menyerukan untuk digunakannya cara-cara damai, dan bukan militer, dalam penyelesaian berbagai isu dan konflik global, termasuk isu nuklir Iran, nuklir Korea Utara dan isu-isu kritikal lainnya.

Terkait dengan isu-isu global, Pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah lingkungan hidup terutama pergantian iklim yang menyebabkan pemanasan bumi. Pemanasan global adalah masalah kita bersama. Pada tanggal 3-14 Desember 2007 yang akan datang, insya Allah, kita dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang akan diikuti oleh 180 negara. Sebagai tuan rumah, kita ingin menunjukkan pada dunia internasional, bahwa Pemerintah Indonesia memiliki perhatian dan gagasan untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari pengaruh perubahan iklim global. Kita juga menginginkan lahirnya gagasan baru, pasca Kyoto Protocol , yang lebih adil dan diterima semua pihak.

Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menata perekonomian kita, dituangkan dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan atau growth with equito . Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat, karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang kita capai haruslah memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berbagai hal telah kita capai dalam satu dasa warsa ini, terutama dalam penyehatan sendi-sendi perekonomian semenjak krisis ekonomi. Stabilitas ekonomi terus terjaga. Pada akhir bulan Juni 2007, cadangan devisa kita mencapai USD 50,9 miliar, bertambah USD 8,3 miliar dibandingkan akhir tahun 2006. Nilai tukar terjaga stabilitasnya pada kisaran yang kondusif bagi pelaku ekonomi. Sektor perbankan memiliki neraca keuangan yang sehat dan semakin pulih dalam fungsi perantara untuk menunjang kebangkitan ekonomi. Sektor riil juga sudah menunjukkan momentum bangkit kembali. Selain sektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 11,6 persen, pada semester I tahun 2007 sektor bangunan juga menunjukkan pertumbuhan yang semakin kuat, sebesar 8,6 persen, dan bahkan sektor industri pengolahan mulai menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan 5,4 persen. APBN juga semakin membaik dengan ratio utang yang semakin turun dari 47 persen pada tahun 2005, menjadi sekitar 35,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2007.

Memang permasalahan belum seluruhnya teratasi dan tantangan masih akan terus menghadang kita. Pengangguran dan kemiskinan masih belum sepenuhnya kita tanggulangi. Berbagai sarana kesehatan dan pendidikan masih terus perlu dibangun. Kondisi infrastruktur jalan raya, pelabuhan udara dan laut, listrik, serta irigasi mengalami kerusakan dan kurang mendapat perhatian semenjak krisis. Hal ini menyebabkan beban biaya yang tinggi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional.

Untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka menghadapi tantangan yang tidak mudah pemerintah senantiasa berusaha melaksanakan tiga agenda pembangunan yang terdapat dalam RPJM secara seimbang. Upaya tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Tema pembangunan dalam RKP Tahun 2008 adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Sesuai tema tersebut, dalam RKP tahun 2008 ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional. Kedelapan pioritas pembangunan tersebut adalah: (1) peningkatan investasi, ekspor dan kesempatan kerja; (2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi; (4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (6) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (7) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; dan (8) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Kita sepakat bahwa kesejahteraan rakyat merupakan muara dari semua agenda pembangunan yang dilaksanakan. Pemerintah terus melakukan program-program pro-rakyat. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri, secara bertahap, kita naikkan penghasilannya. Bagi masyarakat, kita upayakan memperingan pengeluarannya. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pemerintah terus meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Kita ingin, pendidikan yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh anak-anak kita. Pemerintah telah menetapkan bidang pendidikan sebagai agenda sangat penting dalam pembangunan nasional, dan sekaligus juga mendapatkan alokasi anggaran tertinggi.

Sementara itu, untuk program-program yang sudah berjalan, seperti Bantuan Operasional Sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan, tetap dilanjutkan. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang, terus kita lakukan. Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar, sudah sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan bantuan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Alokasi yang sejenis dengan pendidikan umum dilakukan pula untuk pendidikan agama, yang dikelola oleh Departemen Agama.

Kita bersyukur, generasi muda kita saat ini, telah menorehkan prestasi yang luar biasa pada berbagai olympiade ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Prestasi anak-anak kita yang membanggakan itu, menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan anak-anak Indonesia tidak kalah dengan kecerdasan anak-anak dari negara lain. Oleh karena itu, kita patut memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan mutu pendidikan di tanah air, agar lebih banyak lagi generasi muda kita memiliki kemampuan intelektual yang baik, fisik yang sehat, cerdas, pintar, dan berahlak mulia. Generasi yang demikianlah yang kita harapkan mampu menghadapi tantangan masa depan bangsa.

Di bidang kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terus ditingkatkan, antara lain melalui Program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau Askeskin dan menurunkan harga obat, khususnya obat generik. Untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pemerintah telah melakukan penempatan tenaga kesehatan secara bertahap, terutama di daerah terpencil dan daerah perbatasan.

Saudara Sebangsa dan Setanah air
Hadirin yang saya muliakan,
Kini tibalah saatnya saya menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU Tentang APBN Tahun 2008 Beserta Nota Keuangannya. RUU tentang APBN Tahun 2008 disusun dengan melandaskan pada delapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKP 2008. Pemerintah bertekad untuk makin fokus dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang strategis bagi perekonomian, dan meningkatkan program perbaikan pendidikan, kesehatan, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kelompok miskin. Langkah-langkah efisiensi dan penghematan belanja barang termasuk perjalanan dinas yang tidak produktif dan bukan merupakan program prioritas terus dilakukan dengan tegas dan penuh kesungguhan. Arah dan alokasi belanja modal makin ditajamkan sesuai prioritas dan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Belanja modal yang kurang produktif dikurangi seminimal mungkin, seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah pusat serta pengadaan kendaraan dinas. Dana yang tersedia, kita gunakan untuk belanja modal yang produktif seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana-prasarana perhubungan. Juga alokasi untuk belanja pendidikan dan kesehatan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Kebijakan ini dilakukan, sekali lagi adalah sejalan dengan strategi pembangunan yang kita laksanakan selama ini yaitu mencapai pertumbuhan disertai pemerataan atau growth with equity .

RAPBN 2008 disusun berdasarkan pada perkiraan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun global, dan prediksi kondisi tahun depan. Saat ini stabilitas ekonomi masih terjaga dengan tingkat inflasi sampai akhir tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,5 persen. Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang cukup tinggi. Nilai tukar Rupiah dengan sistem mengambang, bergerak sesuai faktor baik fundamental maupun sentimen pasar. Sektor riel mulai menunjukkan kebangkitan, dengan pertumbuhan sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, dan sektor konstruksi, industri pengolahan, pengangkutan dan telekomunikasi dan perdagangan yang makin baik.

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan Pertama tahun 2007 mencapai 6,0 persen, dan pada Triwulan Kedua mencapai 6,3 persen. Selama tiga kuartal berturut-turut, perekonomian telah tumbuh diatas 6,0 persen dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh daya beli masyarakat yang lebih baik serta investasi dan ekspor yang terjaga. Perbaikan daya beli secara bertahap di lingkungan pegawai negeri sipil, TNI, Polri termasuk para pensiunan dan para veteran, adalah hasil dari kebijakan kenaikan gaji pokok sebesar 15 persen pada tahun 2006 dan 2007. Kenaikan gaji pokok untuk tahun 2008, adalah sebesar 20 persen. Pemerintah juga meningkatkan uang makan dan lauk pauk bagi TNI dan Polri sejak tahun 2005, serta Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2007. Perbaikan kesejahteraan dan daya beli bagi masyarakat luas, terutama kelompok miskin dilakukan melalui program bantuan pendidikan, asuransi kesehatan miskin, subsidi beras, dan berbagai subsidi dan bantuan bagi kelompok petani, nelayan, dan usaha kecil dan koperasi. Pertumbuhan konsumsi pada Semester I tahun 2007 mencapai 4,7 persen dibanding Semester yang sama pada tahun 2006.

Kegiatan investasi pada Semester I tahun 2007, juga mulai menunjukkan pertumbuhan berarti sebesar 7,3 persen, sedangkan pertumbuhan ekspor, stabil pada tingkat 9,4 persen. Dengan perkembangan seperti ini, diperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 6,3 persen akan dapat tercapai. Dalam kurun waktu dari Februari 2006 sampai dengan Februari 2007 lapangan kerja baru, bertambah 2,4 juta. Penambahan lapangan kerja baru telah mendorong turunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,8 persen (10,55 juta orang) pada bulan Februari 2007, lebih rendah dari 10,4 persen (11,10 juta) pada Februari 2006. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun 2007 sebanyak 37,17 juta atau 16,6 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang berjumlah 39,30 juta orang atau 17,7 persen.

Momentum perbaikan perekonomian akan terus dipelihara, dan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2008. Penyusunan RAPBN 2008 didasari oleh asumsi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang terus membaik hingga mencapai 6,8 persen. Stabilitas tetap terjaga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi 6,0 persen, suku bunga SBI-3 bulan 7,5 persen, dan nilai tukar Rp9.100 per dolar AS. Proyeksi rata-rata harga minyak kita tahun 2008 diperkiraan sebesar 60 dollar Amerika per barel, dan lifting minyak meningkat menjadi 1,034 juta barel per hari. Dengan proyeksi ekonomi tersebut, maka total pendapatan negara dan hibah pada tahun 2008 diproyeksikan mencapai Rp761,4 triliun, total belanja negara mencapai Rp836,4 triliun, dan defisit anggaran mencapai Rp75,0 triliun atau 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air.
Hadirin yang saya muliakan,
Belanja negara secara bertahap akan menerapkan sistem anggaran terpadu, berbasis kinerja dan berdimensi jangka menengah. Jumlah belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp564,6 triliun, atau meningkat sekitar 14,3 persen dari RAPBN Perubahan tahun 2007. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja agar makin efektif dirasakan langsung oleh masyarakat dan konsisten dengan prioritas pembangunan. Belanja pegawai ditingkatkan untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipil, TNI/Polri dan pensiunan, serta memperbaiki kualitas birokrasi. Dalam RAPBN 2008, belanja modal meningkat tajam sebesar 48,6 persen dari RAPBN-P 2007 sebesar Rp68,3 triliun menjadi Rp101,5 triliun. Bantuan sosial juga mengalami kenaikan tajam sebesar 41,8 persen, dari Rp47,5 triliun menjadi Rp67,4 triliun. Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam sistem dan aturan pengadaan barang dan jasa, termasuk membentuk lembaga untuk menangani kebijakan dan masalah pengadaan barang. Dengan cara itu, penyerapan alokasi anggaran dapat lebih cepat dilakukan dan ditingkatkan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih.

Departemen yang memiliki peran dan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur, energi dan produksi pangan adalah Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, serta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Departemen Pekerjaan Umum direncanakan mendapat alokasi Rp35,6 triliun atau naik 41,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P tahun 2007. Anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk program peningkatan dan pembangunan jalan Lintas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sebesar Rp15,5 triliun. Program rehabilitasi/pemeliharaan sekitar 30 ribu kilometer jalan nasional dan 50,5 ribu meter jembatan yang tersebar di berbagai Provinsi dianggarkan sebesar Rp 3,1 triliun.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
Hadirin yang saya hormati,
Alokasi anggaran pada Departemen Perhubungan sebesar Rp16,2 triliun, naik 64,1 persen bila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam RAPBN-P 2007. Anggaran itu antara lain digunakan untuk program peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana kereta api di Jawa dan Sumatera, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi yang tersebar di 18 provinsi, pembangunan bandara Kualanamu Medan, penyelesaian bandara Hasanuddin Makassar, serta 27 bandara di daerah perbatasan, daerah terpencil dan rawan bencana. Juga akan dipasang 135 paket fasilitas bantu pengamanan dan pelayanan penerbangan, serta 259 paket fasilitas keselamatan penerbangan di bandara.

Alokasi anggaran untuk Departemen Pertanian mencapai Rp8,9 triliun, yang digunakan untuk mendukung produksi pertanian berupa penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian dan percepatan diseminasi dan inovasi pertanian, serta pengendalian hama, penyakit hewan, dan karantina. Petani tetap menikmati subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program, dan subsidi benih, yang mendapat anggaran Rp10,1 triliun, atau naik 21, 9 persen dari perkiraan realisasi RAPBN-P 2007. Subsidi beras untuk rakyat miskin (Raskin) dianggarkan sebesar Rp.5,5 triliun. Untuk menunjang sektor pertanian akan dibangun dan direhabilitasi jaringan irigasi, waduk dan rawa dengan anggaran sebesar Rp.5,3 trilyun melalui anggaran Departemen Pekerjaan Umum.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mendapat alokasi Rp.5,6 triliun yang terutama diperuntukkan bagi program peningkatan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan. Subsidi BBM dan subsidi listrik masing-masing Rp.46,7 triliun dan Rp.27,8 triliun. Untuk mendukung program pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW, pemerintah memberikan jaminan untuk pinjaman PLN.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemerataan, dengan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, mendapat perhatian yang tinggi. Walaupun Pemerintah dan DPR belum dapat memenuhi 20% anggaran Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan karena kebutuhan yang mendesak di berbagai bidang lainnya, namun anggaran Departemen Pendidikan Nasional melonjak lebih dari dua kali lipat dari Rp.23,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp.48,3 triliun pada anggaran 2008. Pada kurun waktu yang sama Departemen Agama juga meningkat 2,5 kali lipat dari Rp.6,5 triliun menjadi Rp.16,1 triliun. Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen akan dipenuhi secara bertahap dengan mempercepat peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik serta sertifikasi akademik, dan memberikan berbagai tunjangan. Penyaluran BOS pada tahun 2007 cakupannya mencapai 41,9 juta siswa. Peningkatan akses dan perluasan pemerataan pendidikan juga dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk wilayah pedesaan dan terpencil. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin di berbagai jenjang pendidikan akan terus ditingkatkan.

Sementara itu, pada kurun waktu yang sama, anggaran Departemen Kesehatan melonjak hampir tiga kali lipat dari Rp.6,5 triliun menjadi Rp.18,8 triliun, terutama untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit menular, penanganan masalah gizi kurang, penyediaan obat esensial generik, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta penyediaan tenaga kesehatan. Pemanfaatan program Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin terus meningkat, dan sistem penyelenggaraan dan akuntabilitas akan terus dievaluasi dan diperbaiki.

Pemerintah memberlakukan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan pada keluarga yang anaknya belum menikmati wajib belajar 9 tahun, atau ibu hamil yang belum mendapat akses pelayanan kesehatan dengan memberikan bantuan langsung tunai dengan syarat. Pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), yang mencakup sekitar 361 ribu kelompok dengan anggota sekitar 4,9 juta keluarga.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Pemerintah terus meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan sekaligus mempercepat pencapaian Milenium Development Goals (MDGs), termasuk memutus rantai kemiskinan, dengan pembukaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk itu, dilakukan konsolidasi berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh 19 kementerian/lembaga dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Konsolidasi program kemiskinan diberlakukan untuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Dana yang dialokasikan meningkat dari Rp.3,9 triliun pada tahun 2007, menjadi Rp.7,0 triliun pada tahun 2008 ditambah anggaran PNPM perkuatan. Dengan peningkatan anggaran itu, cakupan sasaran bertambah dari sekitar 1.993 kecamatan di perdesaan dan 838 kecamatan di perkotaan, menjadi 15.565 desa dan 8.813 kelurahan di 3.800 kecamatan.

Meningkatkan akses modal bagi UMKM merupakan salah satu langkah penting untuk menumbuhkan UMKM yang kuat dan produktif. Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM mencapai Rp.1,1 triliun, diantaranya untuk penyediaan dana bergulir UKM dan Koperasi, dan bantuan sertifikasi tanah milik UMKM untuk penjaminan kredit. Pemerintah pada RAPBN-P tahun 2007 akan meningkatkan modal bagi Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrindo dengan anggaran sebesar Rp.1,45 triliun, guna memperluas fungsi penjaminan kredit bagi UMKM.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan serta prasarana dan sarana pendukungnya. Subsidi kredit pemilikan/perbaikan rumah sederhana (KPR/KPRS) dan rumah susun sederhana milik, dianggarkan Rp.800 miliar. Anggaran Kementrian Negara Perumahan Rakyat meningkat 55,2% menjadi Rp.749,1 miliar.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Dalam upaya meningkatkan rasa aman dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan keamanan, Departemen Pertahanan dalam tahun 2008 direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp.33,7 triliun, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia direncanakan mendapatkan alokasi anggaran Rp.20,9 triliun. Sementara Kementerian dan Lembaga lainnya mendapat alokasi anggaran sesuai prioritas pembangunan dan program kerjanya.

Kebijakan belanja pemerintah pusat akan terus disinkronkan dengan belanja daerah. Kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerah tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional. Sejak dilaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, alokasi anggaran belanja ke daerah dari tahun ke tahun, terus menunjukkan peningkatan. Dalam RAPBN 2008, alokasi anggaran belanja ke daerah direncanakan mencapai Rp.271,8 triliun, atau mengalami peningkatan 7,6 persen dari perkiraan realisasi belanja ke daerah tahun sebelumnya, yaitu Rp.252,5 triliun. Jumlah ini terdiri dari Dana Perimbangan Rp.262,3 triliun, serta alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp.9,5 triliun. Alokasi dana perimbangan itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.64,5 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp.176,6 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp.21,2 triliun.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mulai tahun 2008 Dana Alokasi Umum (DAU) akan dialokasikan kepada daerah dengan menerapkan formula sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang itu. Namun, mengingat DAU juga berfungsi sebagai ikatan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah untuk saat ini masih akan mengalokasikan dana penyesuaian DAU agar tidak ada daerah yang tidak menerima DAU. Pemerintah juga secara konsisten telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada tahun 2008 mendatang akan meningkat sebesar 24,0 persen menjadi Rp.21,2 triliun.

Sesuai Undang-Undang, Provinsi Papua dan Aceh akan mendapatkan dana otonomi khusus masing-masing sebesar 2 persen dari pagu DAU nasional, untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Anggaran pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2008 direncanakan mencapai Rp.761,4 triliun, atau meningkat 11,2 persen dari anggaran pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN-P tahun 2007. Dalam RAPBN tahun 2008, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp583,7 triliun, atau 13,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini mengalami peningkatan Rp93,8 triliun, atau 19,1 persen jika dibandingkan dengan sasaran penerimaan perpajakan yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp489,9 triliun. Rencana penerimaan perpajakan tahun 2008 itu, berasal dari penerimaan pajak dalam negeri Rp568,3 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp15,4 triliun.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dalam APBN, kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Amandemen Undang-undang Ketentuan Umum di bidang Perpajakan, revisi UU Kepabeanan dan UU Cukai, sudah diselesaikan pembahasannya dengan DPR. Untuk itu, saya atas nama pemerintah menyampaikan terimakasih kepada Dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik dalam menyelesaikan ketiga Undang-undang itu. Perubahan UU PPh, perubahan UU PPN dan PPnBM, RUU Pajak dan Retribusi Daerah saat ini masih dalam pembahasan. Tentu saya sangat berharap, agar ketiga RUU itu dapat juga diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memberikan kepastian dan perbaikan dalam lingkungan usaha.

Dalam RAPBN 2008, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan mencapai Rp175,6 triliun, lebih rendah Rp16,2 triliun dibandingkan dengan sasaran PNBP tahun sebelumnya, disebabkan oleh penurunan penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan penurunan PNBP lainnya. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah penyempurnaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNBP, juga dilakukan optimalisasi dan intensifikasi penerimaan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,
Hadirin yang saya muliakan,
Dengan kebutuhan belanja negara sebesar Rp836,4 triliun, serta pendapatan negara dan hibah sebesar Rp761,4 triliun, maka dalam RAPBN tahun 2008, diperkirakan terdapat defisit anggaran Rp75,0 triliun, atau 1,7 persen terhadap PDB, meningkat 21 persen dibandingkan dengan perkiraan defisit anggaran dalam RAPBN-P tahun 2007. Peningkatan defisit anggaran itu terkait dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah untuk memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian.

Dalam RAPBN 2008, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara netto direncanakan mencapai Rp91,7 triliun. Jumlah ini direncanakan antara lain berasal dari: Penerbitan Surat Berharga Negara (netto) Rp91,6 triliun. Sumber pembiayaan lain berasal dari penjualan aset program restrukturisasi perbankan dan penggunaan rekening pemerintah (RDI) sebesar Rp0,6 triliun, juga hasil privatisasi netto Rp1,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri netto direncanakan negatif Rp.16,7 triliun, sebagai akibat dari penarikan pinjaman program dan pinjaman proyek Rp.43,0 triliun, yang lebih kecil dari pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp.59,7 triliun. Hal ini konsisten dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan anggaran.

Kenaikan defisit anggaran perlu ditopang dengan perkuatan ketahanan fiskal. Langkah kebijakan untuk meningkatkan ketahanan fiskal adalah dengan meningkatkan pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) secara berhati-hati, transparan, dan akuntabel, meminimalkan biaya dan tingkat risiko utang, serta menyempurnakan struktur portofolio utang. Rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2008 diperkirakan akan menurun menjadi sekitar 33,0 persen. Penurunan rasio utang pemerintah itu akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting terutama pada saat kita harus menghadapi kondisi perekonomian dan pasar uang global yang tidak selalu tenang dan berpotensi untuk bergejolak.

Dalam Nota Keuangan kali ini, untuk pertama kalinya pemerintah mencantumkan berbagai risiko dan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN. Faktor risiko itu mencakup perubahan asumsi dan indikator ekonomi makro, pelaksanaan program penjaminan infrastuktur, program Public Service Obligation dan kondisi kesehatan BUMN, terjadinya bencana alam, dan kebijakan pensiun dan jaminan sosial yang akan dilakukan. Pemerintah terus berupaya meminimalkan dampak dan tingkat resiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN.

Instrumen APBN akan menjadi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan apabila ditopang dengan perencanaan anggaran yang baik, dan kemampuan melaksanakan secara konsisten dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kebocoran, korupsi, dan penyelewengan harus dihindari. Pemerintah tetap memiliki komitmen tinggi untuk mengelola anggaran secara bersih, efisien, dan bertanggung-jawab. Kondisi perekonomian yang stabil dan membaik juga akan memberikan peluang lebih banyak bagi pelaksanaan APBN yang konsisten.

Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se Bangsa dan se-Tanah air,
Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan gejolak di bursa-bursa dunia yang dipicu oleh runtuhnya pasar subprime mortgage di Amerika Serikat. Dampak yang dirasakan dapat dilihat pada koreksi harga saham dan nilai tukar uang yang cukup tajam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi saat ini kembali mengingatkan kita bahwa globalisasi, selain membuka peluang-peluang baru bagi pembangunan kita, juga mengandung resiko-resiko yang perlu terus kita waspadai. Apa yang kita alami hari ini, juga sedang dialami oleh negara-negara lain di dunia. Kita berharap, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas-otoritas keuangan di negara maju, dapat segera meredam gejolak ini. Kita di sini, juga melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter, untuk meningkatkan kesiagaan kita. Saya yakin, dengan kekuatan fundamental ekonomi dan keuangan kita, cadangan devisa yang telah kita pupuk selama ini, serta dengan langkah-langkah perkuatan yang kita lakukan, insya Allah gejolak ini akan dapat kita lewati dengan dampak seminimal mungkin.

Meskipun perjalanan bangsa ini tidak selalu mulus dan mudah, dengan medan yang kita hadapi kadang-kadang curam dan terjal, namun kita harus yakin bahwa arah yang kita tempuh sudahlah benar. Pembangunan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan terus kita laksanakan dan kita jaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita juga harus meyakini bahwa keadaan bangsa kita semakin hari semakin membaik menuju cita-cita kemerdekaan yang kita dambakan.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin yang saya muliakan,
Demikianlah, pokok-pokok Pidato Kenegaraan serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN Tahun 2008, beserta Nota Keuangannya. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-62 ini, dan ke depan, kita lanjutkan tugas sejarah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mari kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Mari kita bangun hubungan kelembagaan lebih erat lagi. Sebagai kepala negara, saya mengajak Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk bersinergi satu sama lain secara lebih solid, sesuai dengan beban yang diamanahkan oleh konstitusi dan perundang-undangan kepada kita semua. Pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama lebih baik. Termasuk membuka diri bagi munculnya gagasan-gagasan baru, untuk penyempurnaan tata hubungan kelembagaan kita.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional di tahun 2008 yang akan datang, marilah kita kelola segala daya dan kemampuan yang ada, termasuk kebijakan fiskal kita, secara efisien dan efektif, agar hasil-hasil pembangunan nasional benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Marilah kita tingkatkan semangat juang bangsa kita, mewujudkan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan bagi keamanan, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan rakyat di seluruh persada nusantara.

Kepada para teladan yang datang dari seluruh penjuru tanah air yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas keteladananan saudara-saudara. Semoga jejak langkah saudara-saudara diikuti oleh seluruh rakyat di tanah air.

Atas segala pengertian dan dukungan seluruh anggota Dewan dan seluruh rakyat, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Mari kita kokohkan persatuan, kebersamaan dan kerja keras.

Dirgahayu Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Jakarta, 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO